Raker Perdana dengan Komisi XIII DPR RI, Supratman Bahas Fokus Kerja Kementerian Hukum

    Raker Perdana dengan Komisi XIII DPR RI, Supratman Bahas Fokus Kerja Kementerian Hukum

    Jakarta - Menteri Hukum, Supratman, menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Senin (4/11/2024). Ini merupakan rapat perdana Menteri Hukum bersama DPR sejak dibentuknya Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam raker ini, Supratman dan anggota Komisi III membahas fokus kerja Kementerian Hukum pasca pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian.

    Supratman menyampaikan, bahwa saat ini Kemenkumham  sedang berada dalam masa transisi pasca pemisahan menjadi tiga kementerian. Tim transisi Kemenkumham menargetkan penyelesaian kelembagaan pada Juni tahun 2025. 

    Selain itu, pihaknya saat ini tengah fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya ini dimulai sejak perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga pembangunan sistem merit sebagai dasar pengembangan karir pegawai yang adil dan sesuai kompetensi.

    “Memastikan rekrutmen CPNS yang saat ini sedang berlangsung dengan lancar, karena merupakan bagian awal penentuan kualitas SDM. Kualitas SDM menentukan keberhasilan organisasi, ” ujar Supratman di ruang rapat Gedung Nusantara II DPR RI.

    Di bidang regulasi, lanjut Supratman, Kementerian Hukum fokus melakukan reviu terhadap seluruh peraturan perundang-undangan agar selaras mendukung Indonesia Emas 2045.

    “Kementerian Hukum melakukan reviu terhadap seluruh Undang-undang, peraturan pemerintah, agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi, supaya satu langkah menuju Indonesia Emas 2045, ” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi XIII, Al Muzzammil Yusuf, meminta Kementerian Hukum memperhatikan aspek meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi.

    Di samping itu, anggota komisi XIII, Ali Mazi, menginginkan peningkatan fungsi pembinaan hukum nasional. Menurutnya, pembinaan hukum nasional memberikan dampak positif sejak tahun 1990-an.

    Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, turut menyampaikan pandangan dalam raker ini. Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengharapkan penempatan pegawai-pegawai yang berintegritas dan memiliki pengetahuan luas pada setiap satuan kerja Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI). 

    “Kami menitipkan orang-orang yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kedalaman pengetahuan. Jika orang tidak mempunyai integritas maka akan menimbulkan persoalan besar, ” pinta Yasonna.

    Menanggapi masukan dari anggota Komisi XIII DPR, Supratman memastikan bahwa Kementerian Hukum akan meneruskan kinerja baik yang telah diwariskan oleh menteri-menteri sebelumnya. Sebagai contoh, penyatuan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia. Ia menjelaskan, tim Kementerian Hukum sedang menyiapkan naskah akademik untuk menambahkan prodi baru, diantaranya terkait peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, bahkan Hak Asasi Manusia.

    “Semua yang baik pasti kami lanjutkan, termasuk keberadaan Politeknik Pengayoman Indonesia. Kementerian PANRB sudah menyetujui agar Politeknik berada dalam satu atap di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. BPSDM sedang menyiapkan naskah akademik untuk menyiapkan prodi yang baru, ” jelasnya.

    Muhammad Febri

    Muhammad Febri

    Artikel Sebelumnya

    Penguatan Tugas dan Fungsi Tim Pamintel...

    Artikel Berikutnya

    Pemkot Balikpapan dan Rutan Balikpapan Bahas...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Eks Dirut Pertamina Luhur Budi Djatmiko Ditetapkan Tersangka, Apa Kasusnya?
    Menteri ATR/BPN Temui Kapolri Untuk Kerjasama Berantas Mafia Tanah Tanpa Toleransi
    Fokus Transisi, Rutan Balikpapan Ikuti Pengarahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Secara Daring
    Yasinan Rutin di Masjid Asyuhada Rutan Balikpapan Bersama Warga Binaan
    Menyoal Hak Politik Warga Negara,  Rutan Balikpapan Laksanakan Pendidikan dan Sosialisasi Pilkada Tahun 2024 bersama PBH PERADI, KPU Balikpapan, dan Bawaslu Balikpapan
    Kebersamaan Warga Binaan Rutan Balikpapan dalam Ibadah Mingguan Bersama KBMK UNIBA dan Pendeta Tobing
    Akselerasi Penggunaan TI, Rutan Balikpapan Ikuti Evaluasi Penggunaan Fitur Asesmen dalam Sistem Database Pemasyarakatan
    Cegah Penularan HIV dan IMS, Klinik Rutan Balikpapan Dan Puskesmas Klandasan Lakukan Pemeriksaan Kesehatan ( Skrining ) Terhadap Tahanan Dan WBP
    Konsisten Aktif Di Akhir Pekan, Rutan Balikpapan Laksanakan Kunjungan Tatap Muka
    Kepala Rutan Balikpapan Agus Salim Ikuti Pengarahan Sekjen Kemenkumham
    Jaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, Rutan Balikpapan Lakukan Mutasi WBP
    Tingkatkan Keterampilan, Rutan Balikpapan Berikan Pelatihan Menjahit Bagi Warga Binaan Wanita
    Rutan Balikpapan Berikan Pelayanan Prima, Rujuk Warga Binaan ke RSKD Balikpapan untuk Pemeriksaan Lanjutan
    Rutan Balikpapan Ikuti Zoom Penguatan Kehumasan yang Diselenggarakan oleh Humas Ditjenpas
    Wujudkan Pemasyarakatan Modern, Rutan Balikpapan Terima Supervisi dari Direktorat TI dan Kerja Sama Pemasyarakatan
    Optimalkan Mapenaling, Kepala Rutan Balikpapan Berikan Sosialisasi Peraturan Kepada Tahanan Baru
    Jelang Akhir Tahun, Karutan Balikpapan Ingatkan Jajaranya Untuk Menuntaskan Semua Pekerjaan
    Tingkatkan Keamanan Rutan Balikpapan Lakukan Penambahan Penerangan Dengan Lampu Sorot

    Ikuti Kami